July 24, 2020   OPINI - 402 Views

MENANGANI COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Editor: Nasmay L. Anas
MENANGANI COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

MENANGANI COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

===============================

Oleh IRMAN GUSMAN

(Ketua DPD RI periode 2009-2016)

===============================

DENGAN diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, maka Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berubah status menjadi satuan tugas (Satgas).

Perpres ini dipahami tidak akan memangkas fungsi dan tugas Gugus Tugas yang dikomandoi oleh Letjen TNI Doni Monardo, melainkan memperluas cakupan penanganan krisis ke penanganan dampak negatif terhadap perekonomian yang ditimbulkan oleh Covid-19 serta upaya pemulihannya.

Dengan demikian maka pemerintah tak hanya menangani wabah coronavirus tetapi pada saat bersamaan juga mengurusi pemulihan ekonomi. Seperti dijelaskan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 akan berjalan bersamaan dan urusan kesehatan masyarakat akan diprioritaskan.

Secara strategi, langkah demikian sudah tepat, karena tak mungkin kita menunggu sampai Covid-19 berakhir barulah mengurusi pemulihan ekonomi. Sebab WHO sendiri sudah mengumumkan bahwa virus ini masih akan terus ada di bumi dan diperlukan waktu yang lama untuk melenyapkannya.

Satu hal penting yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai ada pemahaman bahwa penyebaran Covid-19 sudah mereda sehingga tak perlu lagi meningkatkan kewaspadaan dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.

Jangan sampai fokus kebijakan ke pemulihan ekonomi mengurangi urgensi penanganan Covid-19; sebab pemulihan ekonomi masih bisa disiasati tetapi penyelamatan nyawa penderita Covid dan pencegahan penyebaran virus ini tak bisa ditawar-tawar.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa jumlah penderita Covid-19 bukan semakin menurun tetapi justru semakin meningkat, baik di Jakarta maupun di berbagai daerah lain di negeri kita. Bahkan di berbagai negara lain pun jumlah penderita Covid-19 semakin bertambah sehingga arus orang dan barang ke dalam negeri kita berpotensi meningkatkan penyebaran virus mematikan ini.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilonggarkan ternyata bukan merupakan sinonim dari menurunnya penyebaran virus ini. Justru ketika PSBB dilonggarkan, jumlah orang meninggal akibat corona semakin banyak, warga yang terjangkit semakin mengkhawatirkan jumlahnya, sementara masyarakat yang khawatir akan penyebaran virus ini tak tahu apa yang harus dilakukan di tengah beratnya beban ekonomi rumahtangga.

Di satu pihak, kenyataan itu seharusnya membuat kita semakin waspada dan semakin disiplin dalam menegakkan protokol kesehatan, dan bukan sebaliknya. Sebab bagi masyarakat awam, pembubaran Gugus Tugas dan penggantian namanya menjadi Satgas seolah memberi kesan bahwa penyebaran Covid-19 sudah landai sehingga yang diperlukan sekarang adalah hanya menangani dampak ekonominya.

Akibatnya, masyarakat awam akan berpikir bahwa prioritas yang harus ditangani sekarang adalah urusan pemulihan ekonomi sehingga kedisiplinan terhadap aturan kesehatan yang sudah digariskan bisa kendor dan mengakibatkan akan lebih banyak lagi warga masyarakat yang terjangkit virus mematikan itu.

Di lain pihak, kenyataan yang dihadapi negara kita saat ini seperti memakan buah simalakama: dimakan ayah mati, tak dimakan, ibu mati. Kalau pemulihan ekonomi yang diprioritaskan, bisa saja penyebaran virus ini akan semakin tak terbendung. Sebaliknya jika penanganan virus yang diprioritaskan, maka ekoonomi akan semakin anjlok dan masyarakat akan semakin menderita berkepanjangan.

Maka Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dikomandoi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Erick Thohir sebagai Ketua Harian komite tersebut perlu merumuskan prioritas kebijakan yang meliputi kedua bidang tersebut secara bersamaan.

Sektor-sektor ekonomi yang melibatkan kerumunan warga seperti sektor hiburan, manufaktur, pusat-pusat perbelanjaan, moda-moda transportasi darat, laut, dan udara pemulihannya perlu disaring secara teliti atau bila perlu ditunda dulu, agar tidak semakin memperparah penyebaran virus ini. Juga sektor-sektor industri lainnya yang melibatkan banyak warga.

Sebaliknya sektor-sektor ekonomi yang pemulihannya tidak melibatkan kerumunan warga seperti pertanian dan distribusi produl-produk pertanian perlu segera digairahkan kembali agar suplai bahan pangan tidak terhalang.

Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah disiplin masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Akan mubazir semua upaya pemberantasan Covid-19 apabila pemerintah sibuk mencarikan solusinya tetapi masyarakat tidak disiplin mematuhi protokol kesehatan.

Dibutuhkan kebijakan-kebijakan terobosan di tataran mikro untuk memulihkan perekonomian melalui program-program yang dapat segera membangkitkan kembali daya beli dan daya tahan ekonomi warga masyarakat di saat seperti sekarang ini—lebih dari sekadar bantuan langsung tunai yang tak dapat diandalkan secara berkelanjutan.

Untuk itu maka pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat dibutuhkan karena mencakup lebih dari 62 juta unit usaha yang mempekerjakan lebih dari 110 juta pekerja dengan keluarganya masing-masing.

Di saat seperti ini perlu bagi BUMN sebagai sokoguru perekonomian nasional untuk meningkatkan perannya dalam ikut memberdayakan UMKM, baik sebagai sumber suplai bahan baku maupun sebagai penyedia berbagai produk/barang jadi yang dibutuhkan oleh BUMN.

Pola kemitraan demikian akan semakin memperbesar kapasitas UMKM untuk bertahan di pasar bebas dan sekaligus juga sebagai implementasi politik ekonomi baru untuk memperbesar kapasitas perkonomian dalam negeri sehingga pada gilirannya nanti akan mengurangi ketergantungan pada impor.

Tidak mudah memang, bagi Erick Thohir yang menjadi komandan lapangan untuk merumuskan langkah-langkah yang jitu untuk memulihkan perekonomian dalam kondisi seperti sekarang. Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk menjalankan misinya.

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mensinergikan rencana kerjanya dengan struktur pemerintahan di berbagai daerah serta lembaga-lembaga pelaku ekonomi seperti Kadin dan Kadinda yang belum dibekali dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas untuk mendukung pekerjaan komite ini.

Sebab pemerintah tak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa melibatkan berbagai lembaga pelaku ekonomi yang ada, baik di tingkat pusat maupun di berbagai daerah di Tanah Air kita.

Dalam rangka itu maka perlu pula ditinjau lagi alokasi anggaran yang sudah dijatahkan ke berbagai kementerian dan lembaga—yang sebagian besar belum terserap itu—agar pengalokasiannya bisa lebih terarah, terkontrol, akuntabel, dan berdampak secara positif terhadap upaya penanggulangan Covid-19 dan pemulihan perekonomian secara berkelanjutan.

Di Kemendikbud masih ada anggaran Rp70,7 triliun; Kemensos Rp104,4 triliun; Kemenhan Rp117,9 triliun; Polri Rp92,6 triliun; Kemenhub Rp32,7 triliun yang belum terserap. Di kementerian dan lembaga lainnya pun penyerapan anggaran masih belum memadai jika dibandingkan dengan derajat kegentingan yang dihadapi saat ini.

Itulah sebabnya maka dalam pandangan saya, perlu meningkatkan belanja pemerintah dari sumber-sumber dalam negeri, khususnya UMKM. Dan BUMN yang besar-besar perlu tampil ke depan sebagai motor penggerak utama untuk menggairahkan kembali perekonomian nasional.

Sebab jika negara hadir untuk rakyat, maka BUMN sebagai bentuk kehadiran negara bagi rakyat, perlu tampil sebagai pelopor pemulihan perekonomian nasional justru di saat seperti sekarang ini —meskipun sejumlah BUMN masih terbebani tekanan— sebab sektor swasta besar belum bergerak.

Perlu juga diingatkan agar semua rencana belanja BUMN yang menguras devisa agar direm dan dialihkan anggarannya untuk menyerap produk-produk dalam negeri agar ekonomi bisa bangkit kembali.

Juga semua rencana proyek infrastruktur yang tadinya sudah disetujui perlu direm dan dialihkan anggarannya ke pembiayaan program-program pemulihan ekonomi yang dapat berdampak secara langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. [***]

 

Comments

comments

MENANGANI COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

===============================

Oleh IRMAN GUSMAN

(Ketua DPD RI periode 2009-2016)

===============================

DENGAN diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, maka Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berubah status menjadi satuan tugas (Satgas).

Perpres ini dipahami tidak akan memangkas fungsi dan tugas Gugus Tugas yang dikomandoi oleh Letjen TNI Doni Monardo, melainkan memperluas cakupan penanganan krisis ke penanganan dampak negatif terhadap perekonomian yang ditimbulkan oleh Covid-19 serta upaya pemulihannya.

Dengan demikian maka pemerintah tak hanya menangani wabah coronavirus tetapi pada saat bersamaan juga mengurusi pemulihan ekonomi. Seperti dijelaskan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 akan berjalan bersamaan dan urusan kesehatan masyarakat akan diprioritaskan.

Secara strategi, langkah demikian sudah tepat, karena tak mungkin kita menunggu sampai Covid-19 berakhir barulah mengurusi pemulihan ekonomi. Sebab WHO sendiri sudah mengumumkan bahwa virus ini masih akan terus ada di bumi dan diperlukan waktu yang lama untuk melenyapkannya.

Satu hal penting yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai ada pemahaman bahwa penyebaran Covid-19 sudah mereda sehingga tak perlu lagi meningkatkan kewaspadaan dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.

Jangan sampai fokus kebijakan ke pemulihan ekonomi mengurangi urgensi penanganan Covid-19; sebab pemulihan ekonomi masih bisa disiasati tetapi penyelamatan nyawa penderita Covid dan pencegahan penyebaran virus ini tak bisa ditawar-tawar.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa jumlah penderita Covid-19 bukan semakin menurun tetapi justru semakin meningkat, baik di Jakarta maupun di berbagai daerah lain di negeri kita. Bahkan di berbagai negara lain pun jumlah penderita Covid-19 semakin bertambah sehingga arus orang dan barang ke dalam negeri kita berpotensi meningkatkan penyebaran virus mematikan ini.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilonggarkan ternyata bukan merupakan sinonim dari menurunnya penyebaran virus ini. Justru ketika PSBB dilonggarkan, jumlah orang meninggal akibat corona semakin banyak, warga yang terjangkit semakin mengkhawatirkan jumlahnya, sementara masyarakat yang khawatir akan penyebaran virus ini tak tahu apa yang harus dilakukan di tengah beratnya beban ekonomi rumahtangga.

Di satu pihak, kenyataan itu seharusnya membuat kita semakin waspada dan semakin disiplin dalam menegakkan protokol kesehatan, dan bukan sebaliknya. Sebab bagi masyarakat awam, pembubaran Gugus Tugas dan penggantian namanya menjadi Satgas seolah memberi kesan bahwa penyebaran Covid-19 sudah landai sehingga yang diperlukan sekarang adalah hanya menangani dampak ekonominya.

Akibatnya, masyarakat awam akan berpikir bahwa prioritas yang harus ditangani sekarang adalah urusan pemulihan ekonomi sehingga kedisiplinan terhadap aturan kesehatan yang sudah digariskan bisa kendor dan mengakibatkan akan lebih banyak lagi warga masyarakat yang terjangkit virus mematikan itu.

Di lain pihak, kenyataan yang dihadapi negara kita saat ini seperti memakan buah simalakama: dimakan ayah mati, tak dimakan, ibu mati. Kalau pemulihan ekonomi yang diprioritaskan, bisa saja penyebaran virus ini akan semakin tak terbendung. Sebaliknya jika penanganan virus yang diprioritaskan, maka ekoonomi akan semakin anjlok dan masyarakat akan semakin menderita berkepanjangan.

Maka Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dikomandoi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Erick Thohir sebagai Ketua Harian komite tersebut perlu merumuskan prioritas kebijakan yang meliputi kedua bidang tersebut secara bersamaan.

Sektor-sektor ekonomi yang melibatkan kerumunan warga seperti sektor hiburan, manufaktur, pusat-pusat perbelanjaan, moda-moda transportasi darat, laut, dan udara pemulihannya perlu disaring secara teliti atau bila perlu ditunda dulu, agar tidak semakin memperparah penyebaran virus ini. Juga sektor-sektor industri lainnya yang melibatkan banyak warga.

Sebaliknya sektor-sektor ekonomi yang pemulihannya tidak melibatkan kerumunan warga seperti pertanian dan distribusi produl-produk pertanian perlu segera digairahkan kembali agar suplai bahan pangan tidak terhalang.

Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah disiplin masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Akan mubazir semua upaya pemberantasan Covid-19 apabila pemerintah sibuk mencarikan solusinya tetapi masyarakat tidak disiplin mematuhi protokol kesehatan.

Dibutuhkan kebijakan-kebijakan terobosan di tataran mikro untuk memulihkan perekonomian melalui program-program yang dapat segera membangkitkan kembali daya beli dan daya tahan ekonomi warga masyarakat di saat seperti sekarang ini—lebih dari sekadar bantuan langsung tunai yang tak dapat diandalkan secara berkelanjutan.

Untuk itu maka pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat dibutuhkan karena mencakup lebih dari 62 juta unit usaha yang mempekerjakan lebih dari 110 juta pekerja dengan keluarganya masing-masing.

Di saat seperti ini perlu bagi BUMN sebagai sokoguru perekonomian nasional untuk meningkatkan perannya dalam ikut memberdayakan UMKM, baik sebagai sumber suplai bahan baku maupun sebagai penyedia berbagai produk/barang jadi yang dibutuhkan oleh BUMN.

Pola kemitraan demikian akan semakin memperbesar kapasitas UMKM untuk bertahan di pasar bebas dan sekaligus juga sebagai implementasi politik ekonomi baru untuk memperbesar kapasitas perkonomian dalam negeri sehingga pada gilirannya nanti akan mengurangi ketergantungan pada impor.

Tidak mudah memang, bagi Erick Thohir yang menjadi komandan lapangan untuk merumuskan langkah-langkah yang jitu untuk memulihkan perekonomian dalam kondisi seperti sekarang. Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk menjalankan misinya.

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mensinergikan rencana kerjanya dengan struktur pemerintahan di berbagai daerah serta lembaga-lembaga pelaku ekonomi seperti Kadin dan Kadinda yang belum dibekali dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas untuk mendukung pekerjaan komite ini.

Sebab pemerintah tak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa melibatkan berbagai lembaga pelaku ekonomi yang ada, baik di tingkat pusat maupun di berbagai daerah di Tanah Air kita.

Dalam rangka itu maka perlu pula ditinjau lagi alokasi anggaran yang sudah dijatahkan ke berbagai kementerian dan lembaga—yang sebagian besar belum terserap itu—agar pengalokasiannya bisa lebih terarah, terkontrol, akuntabel, dan berdampak secara positif terhadap upaya penanggulangan Covid-19 dan pemulihan perekonomian secara berkelanjutan.

Di Kemendikbud masih ada anggaran Rp70,7 triliun; Kemensos Rp104,4 triliun; Kemenhan Rp117,9 triliun; Polri Rp92,6 triliun; Kemenhub Rp32,7 triliun yang belum terserap. Di kementerian dan lembaga lainnya pun penyerapan anggaran masih belum memadai jika dibandingkan dengan derajat kegentingan yang dihadapi saat ini.

Itulah sebabnya maka dalam pandangan saya, perlu meningkatkan belanja pemerintah dari sumber-sumber dalam negeri, khususnya UMKM. Dan BUMN yang besar-besar perlu tampil ke depan sebagai motor penggerak utama untuk menggairahkan kembali perekonomian nasional.

Sebab jika negara hadir untuk rakyat, maka BUMN sebagai bentuk kehadiran negara bagi rakyat, perlu tampil sebagai pelopor pemulihan perekonomian nasional justru di saat seperti sekarang ini —meskipun sejumlah BUMN masih terbebani tekanan— sebab sektor swasta besar belum bergerak.

Perlu juga diingatkan agar semua rencana belanja BUMN yang menguras devisa agar direm dan dialihkan anggarannya untuk menyerap produk-produk dalam negeri agar ekonomi bisa bangkit kembali.

Juga semua rencana proyek infrastruktur yang tadinya sudah disetujui perlu direm dan dialihkan anggarannya ke pembiayaan program-program pemulihan ekonomi yang dapat berdampak secara langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. [***]

 

Comments

comments

July 24, 2020   OPINI - 403 Views

MENANGANI COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Editor: Nasmay L. Anas
MENANGANI COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

MENANGANI COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

===============================

Oleh IRMAN GUSMAN

(Ketua DPD RI periode 2009-2016)

===============================

DENGAN diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, maka Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berubah status menjadi satuan tugas (Satgas).

Perpres ini dipahami tidak akan memangkas fungsi dan tugas Gugus Tugas yang dikomandoi oleh Letjen TNI Doni Monardo, melainkan memperluas cakupan penanganan krisis ke penanganan dampak negatif terhadap perekonomian yang ditimbulkan oleh Covid-19 serta upaya pemulihannya.

Dengan demikian maka pemerintah tak hanya menangani wabah coronavirus tetapi pada saat bersamaan juga mengurusi pemulihan ekonomi. Seperti dijelaskan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 akan berjalan bersamaan dan urusan kesehatan masyarakat akan diprioritaskan.

Secara strategi, langkah demikian sudah tepat, karena tak mungkin kita menunggu sampai Covid-19 berakhir barulah mengurusi pemulihan ekonomi. Sebab WHO sendiri sudah mengumumkan bahwa virus ini masih akan terus ada di bumi dan diperlukan waktu yang lama untuk melenyapkannya.

Satu hal penting yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai ada pemahaman bahwa penyebaran Covid-19 sudah mereda sehingga tak perlu lagi meningkatkan kewaspadaan dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.

Jangan sampai fokus kebijakan ke pemulihan ekonomi mengurangi urgensi penanganan Covid-19; sebab pemulihan ekonomi masih bisa disiasati tetapi penyelamatan nyawa penderita Covid dan pencegahan penyebaran virus ini tak bisa ditawar-tawar.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa jumlah penderita Covid-19 bukan semakin menurun tetapi justru semakin meningkat, baik di Jakarta maupun di berbagai daerah lain di negeri kita. Bahkan di berbagai negara lain pun jumlah penderita Covid-19 semakin bertambah sehingga arus orang dan barang ke dalam negeri kita berpotensi meningkatkan penyebaran virus mematikan ini.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilonggarkan ternyata bukan merupakan sinonim dari menurunnya penyebaran virus ini. Justru ketika PSBB dilonggarkan, jumlah orang meninggal akibat corona semakin banyak, warga yang terjangkit semakin mengkhawatirkan jumlahnya, sementara masyarakat yang khawatir akan penyebaran virus ini tak tahu apa yang harus dilakukan di tengah beratnya beban ekonomi rumahtangga.

Di satu pihak, kenyataan itu seharusnya membuat kita semakin waspada dan semakin disiplin dalam menegakkan protokol kesehatan, dan bukan sebaliknya. Sebab bagi masyarakat awam, pembubaran Gugus Tugas dan penggantian namanya menjadi Satgas seolah memberi kesan bahwa penyebaran Covid-19 sudah landai sehingga yang diperlukan sekarang adalah hanya menangani dampak ekonominya.

Akibatnya, masyarakat awam akan berpikir bahwa prioritas yang harus ditangani sekarang adalah urusan pemulihan ekonomi sehingga kedisiplinan terhadap aturan kesehatan yang sudah digariskan bisa kendor dan mengakibatkan akan lebih banyak lagi warga masyarakat yang terjangkit virus mematikan itu.

Di lain pihak, kenyataan yang dihadapi negara kita saat ini seperti memakan buah simalakama: dimakan ayah mati, tak dimakan, ibu mati. Kalau pemulihan ekonomi yang diprioritaskan, bisa saja penyebaran virus ini akan semakin tak terbendung. Sebaliknya jika penanganan virus yang diprioritaskan, maka ekoonomi akan semakin anjlok dan masyarakat akan semakin menderita berkepanjangan.

Maka Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dikomandoi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Erick Thohir sebagai Ketua Harian komite tersebut perlu merumuskan prioritas kebijakan yang meliputi kedua bidang tersebut secara bersamaan.

Sektor-sektor ekonomi yang melibatkan kerumunan warga seperti sektor hiburan, manufaktur, pusat-pusat perbelanjaan, moda-moda transportasi darat, laut, dan udara pemulihannya perlu disaring secara teliti atau bila perlu ditunda dulu, agar tidak semakin memperparah penyebaran virus ini. Juga sektor-sektor industri lainnya yang melibatkan banyak warga.

Sebaliknya sektor-sektor ekonomi yang pemulihannya tidak melibatkan kerumunan warga seperti pertanian dan distribusi produl-produk pertanian perlu segera digairahkan kembali agar suplai bahan pangan tidak terhalang.

Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah disiplin masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Akan mubazir semua upaya pemberantasan Covid-19 apabila pemerintah sibuk mencarikan solusinya tetapi masyarakat tidak disiplin mematuhi protokol kesehatan.

Dibutuhkan kebijakan-kebijakan terobosan di tataran mikro untuk memulihkan perekonomian melalui program-program yang dapat segera membangkitkan kembali daya beli dan daya tahan ekonomi warga masyarakat di saat seperti sekarang ini—lebih dari sekadar bantuan langsung tunai yang tak dapat diandalkan secara berkelanjutan.

Untuk itu maka pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat dibutuhkan karena mencakup lebih dari 62 juta unit usaha yang mempekerjakan lebih dari 110 juta pekerja dengan keluarganya masing-masing.

Di saat seperti ini perlu bagi BUMN sebagai sokoguru perekonomian nasional untuk meningkatkan perannya dalam ikut memberdayakan UMKM, baik sebagai sumber suplai bahan baku maupun sebagai penyedia berbagai produk/barang jadi yang dibutuhkan oleh BUMN.

Pola kemitraan demikian akan semakin memperbesar kapasitas UMKM untuk bertahan di pasar bebas dan sekaligus juga sebagai implementasi politik ekonomi baru untuk memperbesar kapasitas perkonomian dalam negeri sehingga pada gilirannya nanti akan mengurangi ketergantungan pada impor.

Tidak mudah memang, bagi Erick Thohir yang menjadi komandan lapangan untuk merumuskan langkah-langkah yang jitu untuk memulihkan perekonomian dalam kondisi seperti sekarang. Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk menjalankan misinya.

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mensinergikan rencana kerjanya dengan struktur pemerintahan di berbagai daerah serta lembaga-lembaga pelaku ekonomi seperti Kadin dan Kadinda yang belum dibekali dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas untuk mendukung pekerjaan komite ini.

Sebab pemerintah tak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa melibatkan berbagai lembaga pelaku ekonomi yang ada, baik di tingkat pusat maupun di berbagai daerah di Tanah Air kita.

Dalam rangka itu maka perlu pula ditinjau lagi alokasi anggaran yang sudah dijatahkan ke berbagai kementerian dan lembaga—yang sebagian besar belum terserap itu—agar pengalokasiannya bisa lebih terarah, terkontrol, akuntabel, dan berdampak secara positif terhadap upaya penanggulangan Covid-19 dan pemulihan perekonomian secara berkelanjutan.

Di Kemendikbud masih ada anggaran Rp70,7 triliun; Kemensos Rp104,4 triliun; Kemenhan Rp117,9 triliun; Polri Rp92,6 triliun; Kemenhub Rp32,7 triliun yang belum terserap. Di kementerian dan lembaga lainnya pun penyerapan anggaran masih belum memadai jika dibandingkan dengan derajat kegentingan yang dihadapi saat ini.

Itulah sebabnya maka dalam pandangan saya, perlu meningkatkan belanja pemerintah dari sumber-sumber dalam negeri, khususnya UMKM. Dan BUMN yang besar-besar perlu tampil ke depan sebagai motor penggerak utama untuk menggairahkan kembali perekonomian nasional.

Sebab jika negara hadir untuk rakyat, maka BUMN sebagai bentuk kehadiran negara bagi rakyat, perlu tampil sebagai pelopor pemulihan perekonomian nasional justru di saat seperti sekarang ini —meskipun sejumlah BUMN masih terbebani tekanan— sebab sektor swasta besar belum bergerak.

Perlu juga diingatkan agar semua rencana belanja BUMN yang menguras devisa agar direm dan dialihkan anggarannya untuk menyerap produk-produk dalam negeri agar ekonomi bisa bangkit kembali.

Juga semua rencana proyek infrastruktur yang tadinya sudah disetujui perlu direm dan dialihkan anggarannya ke pembiayaan program-program pemulihan ekonomi yang dapat berdampak secara langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. [***]

 

Comments

comments

MENANGANI COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

===============================

Oleh IRMAN GUSMAN

(Ketua DPD RI periode 2009-2016)

===============================

DENGAN diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, maka Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berubah status menjadi satuan tugas (Satgas).

Perpres ini dipahami tidak akan memangkas fungsi dan tugas Gugus Tugas yang dikomandoi oleh Letjen TNI Doni Monardo, melainkan memperluas cakupan penanganan krisis ke penanganan dampak negatif terhadap perekonomian yang ditimbulkan oleh Covid-19 serta upaya pemulihannya.

Dengan demikian maka pemerintah tak hanya menangani wabah coronavirus tetapi pada saat bersamaan juga mengurusi pemulihan ekonomi. Seperti dijelaskan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 akan berjalan bersamaan dan urusan kesehatan masyarakat akan diprioritaskan.

Secara strategi, langkah demikian sudah tepat, karena tak mungkin kita menunggu sampai Covid-19 berakhir barulah mengurusi pemulihan ekonomi. Sebab WHO sendiri sudah mengumumkan bahwa virus ini masih akan terus ada di bumi dan diperlukan waktu yang lama untuk melenyapkannya.

Satu hal penting yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai ada pemahaman bahwa penyebaran Covid-19 sudah mereda sehingga tak perlu lagi meningkatkan kewaspadaan dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.

Jangan sampai fokus kebijakan ke pemulihan ekonomi mengurangi urgensi penanganan Covid-19; sebab pemulihan ekonomi masih bisa disiasati tetapi penyelamatan nyawa penderita Covid dan pencegahan penyebaran virus ini tak bisa ditawar-tawar.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa jumlah penderita Covid-19 bukan semakin menurun tetapi justru semakin meningkat, baik di Jakarta maupun di berbagai daerah lain di negeri kita. Bahkan di berbagai negara lain pun jumlah penderita Covid-19 semakin bertambah sehingga arus orang dan barang ke dalam negeri kita berpotensi meningkatkan penyebaran virus mematikan ini.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilonggarkan ternyata bukan merupakan sinonim dari menurunnya penyebaran virus ini. Justru ketika PSBB dilonggarkan, jumlah orang meninggal akibat corona semakin banyak, warga yang terjangkit semakin mengkhawatirkan jumlahnya, sementara masyarakat yang khawatir akan penyebaran virus ini tak tahu apa yang harus dilakukan di tengah beratnya beban ekonomi rumahtangga.

Di satu pihak, kenyataan itu seharusnya membuat kita semakin waspada dan semakin disiplin dalam menegakkan protokol kesehatan, dan bukan sebaliknya. Sebab bagi masyarakat awam, pembubaran Gugus Tugas dan penggantian namanya menjadi Satgas seolah memberi kesan bahwa penyebaran Covid-19 sudah landai sehingga yang diperlukan sekarang adalah hanya menangani dampak ekonominya.

Akibatnya, masyarakat awam akan berpikir bahwa prioritas yang harus ditangani sekarang adalah urusan pemulihan ekonomi sehingga kedisiplinan terhadap aturan kesehatan yang sudah digariskan bisa kendor dan mengakibatkan akan lebih banyak lagi warga masyarakat yang terjangkit virus mematikan itu.

Di lain pihak, kenyataan yang dihadapi negara kita saat ini seperti memakan buah simalakama: dimakan ayah mati, tak dimakan, ibu mati. Kalau pemulihan ekonomi yang diprioritaskan, bisa saja penyebaran virus ini akan semakin tak terbendung. Sebaliknya jika penanganan virus yang diprioritaskan, maka ekoonomi akan semakin anjlok dan masyarakat akan semakin menderita berkepanjangan.

Maka Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dikomandoi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Erick Thohir sebagai Ketua Harian komite tersebut perlu merumuskan prioritas kebijakan yang meliputi kedua bidang tersebut secara bersamaan.

Sektor-sektor ekonomi yang melibatkan kerumunan warga seperti sektor hiburan, manufaktur, pusat-pusat perbelanjaan, moda-moda transportasi darat, laut, dan udara pemulihannya perlu disaring secara teliti atau bila perlu ditunda dulu, agar tidak semakin memperparah penyebaran virus ini. Juga sektor-sektor industri lainnya yang melibatkan banyak warga.

Sebaliknya sektor-sektor ekonomi yang pemulihannya tidak melibatkan kerumunan warga seperti pertanian dan distribusi produl-produk pertanian perlu segera digairahkan kembali agar suplai bahan pangan tidak terhalang.

Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah disiplin masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Akan mubazir semua upaya pemberantasan Covid-19 apabila pemerintah sibuk mencarikan solusinya tetapi masyarakat tidak disiplin mematuhi protokol kesehatan.

Dibutuhkan kebijakan-kebijakan terobosan di tataran mikro untuk memulihkan perekonomian melalui program-program yang dapat segera membangkitkan kembali daya beli dan daya tahan ekonomi warga masyarakat di saat seperti sekarang ini—lebih dari sekadar bantuan langsung tunai yang tak dapat diandalkan secara berkelanjutan.

Untuk itu maka pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat dibutuhkan karena mencakup lebih dari 62 juta unit usaha yang mempekerjakan lebih dari 110 juta pekerja dengan keluarganya masing-masing.

Di saat seperti ini perlu bagi BUMN sebagai sokoguru perekonomian nasional untuk meningkatkan perannya dalam ikut memberdayakan UMKM, baik sebagai sumber suplai bahan baku maupun sebagai penyedia berbagai produk/barang jadi yang dibutuhkan oleh BUMN.

Pola kemitraan demikian akan semakin memperbesar kapasitas UMKM untuk bertahan di pasar bebas dan sekaligus juga sebagai implementasi politik ekonomi baru untuk memperbesar kapasitas perkonomian dalam negeri sehingga pada gilirannya nanti akan mengurangi ketergantungan pada impor.

Tidak mudah memang, bagi Erick Thohir yang menjadi komandan lapangan untuk merumuskan langkah-langkah yang jitu untuk memulihkan perekonomian dalam kondisi seperti sekarang. Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk menjalankan misinya.

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mensinergikan rencana kerjanya dengan struktur pemerintahan di berbagai daerah serta lembaga-lembaga pelaku ekonomi seperti Kadin dan Kadinda yang belum dibekali dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas untuk mendukung pekerjaan komite ini.

Sebab pemerintah tak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa melibatkan berbagai lembaga pelaku ekonomi yang ada, baik di tingkat pusat maupun di berbagai daerah di Tanah Air kita.

Dalam rangka itu maka perlu pula ditinjau lagi alokasi anggaran yang sudah dijatahkan ke berbagai kementerian dan lembaga—yang sebagian besar belum terserap itu—agar pengalokasiannya bisa lebih terarah, terkontrol, akuntabel, dan berdampak secara positif terhadap upaya penanggulangan Covid-19 dan pemulihan perekonomian secara berkelanjutan.

Di Kemendikbud masih ada anggaran Rp70,7 triliun; Kemensos Rp104,4 triliun; Kemenhan Rp117,9 triliun; Polri Rp92,6 triliun; Kemenhub Rp32,7 triliun yang belum terserap. Di kementerian dan lembaga lainnya pun penyerapan anggaran masih belum memadai jika dibandingkan dengan derajat kegentingan yang dihadapi saat ini.

Itulah sebabnya maka dalam pandangan saya, perlu meningkatkan belanja pemerintah dari sumber-sumber dalam negeri, khususnya UMKM. Dan BUMN yang besar-besar perlu tampil ke depan sebagai motor penggerak utama untuk menggairahkan kembali perekonomian nasional.

Sebab jika negara hadir untuk rakyat, maka BUMN sebagai bentuk kehadiran negara bagi rakyat, perlu tampil sebagai pelopor pemulihan perekonomian nasional justru di saat seperti sekarang ini —meskipun sejumlah BUMN masih terbebani tekanan— sebab sektor swasta besar belum bergerak.

Perlu juga diingatkan agar semua rencana belanja BUMN yang menguras devisa agar direm dan dialihkan anggarannya untuk menyerap produk-produk dalam negeri agar ekonomi bisa bangkit kembali.

Juga semua rencana proyek infrastruktur yang tadinya sudah disetujui perlu direm dan dialihkan anggarannya ke pembiayaan program-program pemulihan ekonomi yang dapat berdampak secara langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. [***]

 

Comments

comments